makalah kewargenegaraan

18.35 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi ‘statless’ atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut oleh karena itu disamping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui regristrasi biasa.

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya enganut prinsip ‘ ius sanguinis’,mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan sttus kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan China yang masih berkewarganegaraan China atau pun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan China, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari asal orangtuanya, dapat saja diterima sebagai warga negara Indonesia karena kelahirannya. Kalapunhal ini dianggap idak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewaganegaraan melalui proses registrasi bisa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah ini, penulis membatasi pada beberapa hal berikut:

A. Apa pengertian kewarganegaraan?

B. Apa tujuan kewarganegaraan?

C. Apa saja Undang-undang dan Peraturan Kewarganegaraan?

D. Bagaimana kewarganegaraan Indonesia?

E. Bagaimana asas-asas kewarganegaraan?

F. Apa saja peran warga Negara?

C. Tujuan Masalah

Dalam menyusun makalah ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

A. Untuk mengetahui pengertian kewarganegaraan.

B. Untuk mengetahui tujuan kewarganegaraan.

C. Untuk mengetahui Undang-undang dan Peraturan Kewarganegaraan

D. Untuk mengetahui kewarganegaraan Indonesia

E. Untuk mengetahui asas-asas kewarganegaraan.

F. Untuk mengetahui peran warga Negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewaraganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan antara Negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu Negara yang mengakibatkan adanya kewajiban Negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan Negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Kewrganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan Negara.

2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.

b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil

1. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukan pada tempat kewarganegaraan. Dalam arti sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.

2. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara.

B. Tujuan Kewarganegaraan

Tujuan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

a) Mewujudkan warga Negara sadar bela Negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan,

b) Kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

c) Memiki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

d) Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpatisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab.

C. Undang-undang dan Peraturan Kewarganegaraan

Pada tanggal 1 Agustus 2006, undang-undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan dan diberlakukan sebagai pengganti Undang-undang No 62 Tahun 1958.

Hal-hal yang menonjol dari undang-undang diatas adalah:

1. Sifat non-discriminatif yaitu status kewarganegaraan seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama dsb, tetapi ditentukan berdasarkan aturan hukum.

2. Memberi kewarganegaraan terbatas kepada:

a. Anak WNI yang lahir dan suatu perkawinan campuran.

b. Anak WNI yang berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

c. Anak dari pasangan WNI yang lahir di Negara yang menganut asas ius soli.

d. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah diakui oleh ayahnya yang WNA.

3. Member kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin.

4. Persamaan di depan hokum bagi perempuan dan laki-laki untuk mengajukan pewarganegaraan.

5. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

6. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya.

D. Kewarganegaraan Indonesia

1. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU No 12 th 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal; siapa yang menjadi warga Negara Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

3. Asas-asas yang dipakai dalam UU ini adalah asas isu sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.

4. Undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga negara).

E. Asas-asas Kewarganegaraan

Adapun asas-asas kewarganegaraan meliputi ius sanguinis, ius soli, dan campuran. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.

2. Ius soli (law of the soil) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berasarkan Negara tempat kelahiran.

3. Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang.

F. Peran Warga Negara

Adapun warga Negara di dalam kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Peran pasif adalah kepatuhan warga Negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peran aktif merupakan aktifitas warganegara untuk terlibat (berpatisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi kepusan publik.

3. Peran positif merupakan aktivitas warganegara untuk meminta pelayanan dari Negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4. Peran negatif merupakan aktivitas warga Negara untuk menolak campur tangan Negara dalam persoalan pribadi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Istilah kewaraganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan antara Negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu Negara yang mengakibatkan adanya kewajiban Negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Pengetian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis.

b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.

2. Pada tanggal 1 Agustus 2006, undang-undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan dan diberlakukan sebagai pengganti Undang-undang No 62 Tahun 1958.

3. Setiap Negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga Negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis.

4. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal, siapa yang menjadi warga Negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

B. SARAN

Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara:

1. Setiap kebijakan pemerintah hendaknyabertumpu pada persamaan dan menghargai pluralitas

2. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan sara, gender budaya dan lain sebagainya

MAKALAH

TENTANG KEWARGANEGARAAN